Dharmasraya, TARGETIJURNALIS.Com – Terkait pengelolaan DAK Afirmasi Bidang Pendidikan Kabupaten Dharmasraya yang disebut menyalahi aturan oleh beberapa Tokoh Masyarakat Sitiung, kembali mencuat.
Menyikapi laporan Tokoh Masyarakat Sitiung yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengerjaan DAK untuk di SDN 13 dan SDN 19 Sitiung Kabupaten Dharmasraya, tidak sesuai speksifikasi teknis. Salah satunya adalah menyoal pemakaian material kayu terkait untuk Kusen Pintu dan Kusen Jendela. Begitu juga menyoal jarak sengkang sloof, juga disebut tidak sesuai spek.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Marius, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, menyebutkan, soal pelaksana pisik DAK SD dan SMP apabila tidak sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku, maka saya tidak akan menerima hasilnya atau tidak di PHO kan.
“Terkait pelaksanaan pisik DAK SD dan SMP, belum ada saya mendapatkan laporannya. Dan kalau mengenai DAK AFIRMASI untuk Komputer, memang sudah saya dengar dan lansung saya panggil dan saya tegur Oknum yang menyalahi aturannya”, sebut Kadis.
“Saya sudah tegaskan agar jangan coba – coba mengarahkan Kepala Sekolah terkait seputar pembelian alat elektronik (komputer, leptop) ke satu tempat toko tertentu atau rekanan tertentu. Kalau sekiranya ada kejadian begitu, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan tidak akan bertangungjawab”, sebut Marius.
Memang ada di isukan kalau hal sedemikian dikatakan terjadi di SD Kecamatan IX Koto, imbuh Marius.
Saat awak media ini coba hubungi BIMBO eks PPK via selulernya, yang bersangkutan (Bimbo) menawarkan untuk bertemu pada minggu besok.
“Maaf Pak, sekarang saya lagi di Pariaman menghadiri pesta perkawinan atau BARALEK saudara saya. Sebagusnya kita ketemuan saja pada minggu besok”, sebut Bimbo sembari mematikan percakapan via selulernya.
Beberapa hari setelah Bimbo dikonfirmasi, awak media ini kembali menghubungi Bimbo via telponnya, Senen (24 Januari 2022), sayangnya yang bersangkutan (Bimbo) terkesan mengelak dengan alasan kalau dirinya sedang dinas luar atau sedang berada di Kementrian Pendidikan Jakarta.
Dilain kesempatan, salah seorang Tokoh Masyarakat menyebutkan bahwa dirinya bersama warga lainnya dengan atas nama Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, telah menyurati Kejaksaan Negeri Dharmasraya dalam kontek melaporkan sepak terjang Bimbo selaku PPK terkait dugaan permintaan fee sebesar 5 hingga 10 persen yang ia (Bimbo) wajibkan kepada para kontraktor sebagai mengerjakan DAK Afirmasi Phisik Bidang Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tersebut. (Anton).
Discussion about this post